February 12, 2017

Mataram, 9 Februari 2017 – Pemerintah Indonesia bertekad mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dan berkelanjutan seiring dengan komitmen 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Menurut data dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) pada akhir 2016 Indonesia telah mengalokasikan 17,9 juta hektar KKP. Salah satu dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dilakukan dengan mengalokasikan 340 ribu hektar (11%) kawasan perairannya sebagai kawasan konservasi. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) memiliki perang penting dalam menjaga tetap berjalannya fungsi-fungsi ekologis ekosistem sehingga sumber daya pesisir dan kelautan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan hendaknya turut mengikutsertakan masyarakat (pokmaswas) selaku mitra. Hal ini dikemukakan oleh Kepala DKP NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si., pada pembukaan acara “Studi Banding Harmonisasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Nusa Tenggara Barat” di Lombok, 8-10 Februari 2017.
Sekitar 31% dari 129 KKP3K yang ada di Indonesia telah dikelola oleh walaupun masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan KKP3K di Indonesia merupakan tantangan berat yang harus dijawab oleh semua pihak. Salah satu tantangan yang sedang dihadapi dalam penguatan pengelolaan KKP3K di Indonesia adalah dampak implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyerahkan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
Noviar Andayani, Country Director WCS-IP mengatakan bahwa “Dengan diterbitkannya UU ini langkah yang harus dilakukan adalah menjembatani pengalihan kewenangan pengelolaan KKP3K dari pemerintah kabupaten kepada provinsi, serta memastikan bahwa proses pengelolaan kawasan tetap berlanjut”. Sejak tahun 2014 WCS bersama dengan mitra dan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat bersama-sama mengkaji, mendesain, dan membentuk model harmonisasi kelembagaan pengelolaan KKP3K yang mengacu pada amanat UU No.23/2014.
Provinsi Maluku Utara saat ini telah mencadangkan lima kawasan konservasi perairan yang tersebar di Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini terdapat enam kawasan konservasi yang telah dicadangkan oleh Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Ir. Muhammad Natsir Thaib, Wakil Gubernur Maluku Utara menyatakan, “Melalui studi banding ini, kami dapat belajar mengenai pengelolaan KKP3K serta proses harmonisasi kelembagaan di Nusa Tenggara Barat. Berkaca kepada Nusa Tenggara Barat yang mengalokasikan 11% perairannya sebagai KKP3K, setidaknya 10% wilayah perairan Maluku Utara dapat dialokasikan sebagai kawasan konservasi” Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Sorongan, M.Si., dimana kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran dalam masa pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Sulawesi Utara, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk target capaian kawasan konservasi nasional.
Kegiatan studi banding ini diikuti oleh 14 orang dari Pemda Sulawesi Utara dan Maluku Utara, yang didampingi oleh Wildlife Conservation Society (WCS) dengan dukungan USAID SEA Project. Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah daerah Sulawesi Utara dan Maluku Utara mendapatkan pembelajaran mengenai proses-proses harmonisasi kelembagaan KKP3K di NTB, sehingga dapat dijadikan referensi desain kelembagaan di masing-masing provinsi.
Dalam kegiatan ini Pemda NTB berbagi pengalaman terkait proses pengalihan kewenangan di Bidang Kelautan dan Perikanan pasca diterbitkannya Undang-Undang 23/2014. Dalam acara ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke Taman Wisata Perairan Gita Nada, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kunjungan lapang ini, para peserta juga berdialog dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Posted in: Press Releases

Copyright 2007-2017 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 Phone Number: (718) 220-5100